PSPPR UGM menerima kunjungan dari Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas pada hari Senin, 6 Juli 2026, dengan agenda pelaksanaan kick off meeting kegiatan Prakarsa Strategis Pembangunan Desa. Tim Kementerian PPN/Bappenas yang dipimpin oleh Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi, Mohammad Roudo, S.T., MPP., Ph.D., diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Dr.Eng., Ir. Muhammad Sani Roychansyah, S.T., M.Eng..
Kegiatan ini dibuka dengan penyampaian konsep kegiatan Prakarsa Strategis Optimasi Collective Ownership Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Desa dan Prakarsa Strategis Inisiasi Pembangunan Rural Development Support Facility Fund (RDSF) oleh Tenaga Ahli Prakarsa Strategis Bappenas.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan konsep dan model tata kelola RDSF sebagai platform integrasi pendanaan pembangunan desa yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D., selaku Peneliti PSPPR UGM hadir sebagai narasumber yang menyampaikan pemaparan mengenai potensi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan desa, meliputi tantangan pendanaan desa, peluang pemanfaatan donor, CSR, filantropi, ZISWAF, serta berbagai model pembiayaan inovatif dan mekanisme kolaborasi multipihak sebagai masukan dalam pengembangan konsep RDSF.
Selain itu, Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A. turut hadir sebagai narasumber dengan materi bertajuk Kelembagaan Lokal dan Modal Sosial sebagai Fondasi Kepemilikan Kolektif (Collective Ownership) Masyarakat Desa. Paparan tersebut menekankan pentingnya penguatan kelembagaan lokal dan modal sosial sebagai landasan dalam membangun kepemilikan kolektif masyarakat terhadap proses pembangunan desa, sehingga tercipta pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berakar pada potensi lokal. read more

Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengadakan diskusi di PSPPR UGM dengan mengundang Prof. R. Rijanta, M.Sc., sebagai narasumber. Diskusi tersebut diadakan dalam rangka penajaman substansi evaluasi kebijakan bidang percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang sedang dilakukan Oleh Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Hadir dalam diskusi tersebut Plh Kepala PSPPR Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D, beserta staf peneliti PSPPR, serta Rosyid Imam Haqi, S.E., dan beberapa staf BPI lainnya.
Dalam paparannya, BPI menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan Evaluasi STRANAS PPDT Tahun 2020-2024. Evaluasi STRANAS PPDT tahun 2020-2024 berfokus pada kontribusi STRANAS PPDT tahun 2020-2024 terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. Melalui dokumen STRANAS PPDT pemerintah berupaya mendorong sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam mengarahkan berbagai intervensi pembangunan daerah agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Intervensi tersebut berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan tingkat kemiskinan yang diukur dari Persentase Penduduk Miskin (PPM), serta perbaikan status ketertinggalan daerah yang tercermin dari Indikator Komposit Ketertinggalan (IKK).
Indikasi awal menunjukkan bahwa capaian keterlaksanaan program tidak secara langsung berbanding lurus dengan keberhasilan pencapaian indikator pembangunan daerah tertinggal. Terdapat kabupaten daerah tertinggal dengan persentase keterlaksanaan program dan kegiatan K/L tinggi namun belum memenuhi target indikator pada STRANAS PPDT. Dari total 2.797 program yang ada di dalam STRANAS PPDT, persentase keterlaksanaan program K/L sebesar 52,16% sepanjang periode 2020-2024. Capaian implementasi program K/L tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan masih terbatas, sehingga berpotensi mengurangi kontribusi kebijakan terhadap peningkatan IPM, penurunan PPM dan pengentasan daerah tertinggal. read more

Pada hari Senin 6 April 2026, Bapperida Kabupaten Magetan melakukan kunjungan ke PSPPR UGM dalam rangka penjajakan kerjasama untuk kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Pariwisata Kabupaten Magetan. Kunjungan dari Bapperida Kabupaten Magetan tersebut diwakili oleh Kabid Bidang Perekonomian, SDA, Kewilayahan, dan Infrastruktur Kabupaten Magetan Ibu Tri Wuryandari, S.T., M.M. beserta staf, dan diterima langsung oleh Plh. Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU., beserta tenaga ahli PSPPR UGM.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa, selama ini icon pariwisata yang paling terkenal di Kabupaten Magetan adalah Telaga Sarangan, padahal kabupaten ini juga mempunyai banyak destinasi pariwisata lainnya yang perlu untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, Bapperida Kabupaten Magetan pada tahun 2026 ini berinisiasi melakukan Penyusunan Masterplan Kawasan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2026. Diharapkan dengan adanya Masterplan Kawasan Pariwisata Kabupaten ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana pengembangkan dan pembangunan potensi pariwisata, baik pariwisata alam maupun pariwisata buatan di Kabupaten Magetan dalam rangka mendukung Kawasan Telaga Sarangan sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional). read more

Bapperida Kabupaten Ngada yang bekerjasama dengan PSPPR UGM, telah mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Acara yang dibuka oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, S.S., M.Hum., ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Sekretaris Daerah, Plt. Kepala Bapperida, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Sementara itu, tim PSPPR UGM sebagai pendamping, dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi oleh para tenaga ahli. Beberapa masukan yang disampaikan diantaranya menyoroti pentingnya ketepatan strategi pembangunan, terutama terkait ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan anak, dan peningkatan pendapatan daerah. Tantangan utama mencakup pengelolaan lahan yang belum sepenuhnya di bawah kendali daerah, ketimpangan distribusi guru, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik swasta, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan pendapatan daerah lainnya khususnya dari sektor pariwisata. Selain itu, isu perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu perhatian khusus dalam penyusunan program ke depan. read more

Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. read more

Visi dan Misi 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-22029 merupakan implementasi tahap pertema RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putera puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. read more

RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. read more

Misi dan Arah Pembangunan

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. read more

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun dan dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan menganalisis potensi perubahan pada periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, antara lain perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Melalui analisis tersebut, upaya-upaya transformatif dapat dilakukan untuk mencapai  tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), yang dipimpin  oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Dr. Ir. H.M. Nurdin, M.T. Rombongan tersebut diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU. dan didampingi oleh para tenaga ahli PSPPR.
Pertemuan tersebut membahas isu-isu dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2025-2029. Dalam bidang ekonomi, diperlukan upaya pengembangan produk unggulan serta penguatan Bumdes sebagai salah satu lembaga ekonomi desa. Dalam bidang sumber daya manusia, penguatan kapasitas masyarakat dan juga aparatur, serta penguatan peran pendamping desa terutama di desa dengan status tertinggal dan sanggat tertinggal. Dalam bidang lingkungan, terdapat tantangan krisis iklim dan kelestarian lingkungan terutama dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga sudah menetapkan lokus prioritas untuk pengembangan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Dalam waktu dekat, kemungkinan diperlukan penyesuaian terhadap rencana Renstra Kementerian terkait adanya rencana nomenklatur kementerian baru. read more