Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengadakan diskusi di PSPPR UGM dengan mengundang Prof. R. Rijanta, M.Sc., sebagai narasumber. Diskusi tersebut diadakan dalam rangka penajaman substansi evaluasi kebijakan bidang percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang sedang dilakukan Oleh Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Hadir dalam diskusi tersebut Plh Kepala PSPPR Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D, beserta staf peneliti PSPPR, serta Rosyid Imam Haqi, S.E., dan beberapa staf BPI lainnya.
Dalam paparannya, BPI menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan Evaluasi STRANAS PPDT Tahun 2020-2024. Evaluasi STRANAS PPDT tahun 2020-2024 berfokus pada kontribusi STRANAS PPDT tahun 2020-2024 terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. Melalui dokumen STRANAS PPDT pemerintah berupaya mendorong sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam mengarahkan berbagai intervensi pembangunan daerah agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Intervensi tersebut berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan tingkat kemiskinan yang diukur dari Persentase Penduduk Miskin (PPM), serta perbaikan status ketertinggalan daerah yang tercermin dari Indikator Komposit Ketertinggalan (IKK).
Indikasi awal menunjukkan bahwa capaian keterlaksanaan program tidak secara langsung berbanding lurus dengan keberhasilan pencapaian indikator pembangunan daerah tertinggal. Terdapat kabupaten daerah tertinggal dengan persentase keterlaksanaan program dan kegiatan K/L tinggi namun belum memenuhi target indikator pada STRANAS PPDT. Dari total 2.797 program yang ada di dalam STRANAS PPDT, persentase keterlaksanaan program K/L sebesar 52,16% sepanjang periode 2020-2024. Capaian implementasi program K/L tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan masih terbatas, sehingga berpotensi mengurangi kontribusi kebijakan terhadap peningkatan IPM, penurunan PPM dan pengentasan daerah tertinggal. read more

Pada hari Senin 6 April 2026, Bapperida Kabupaten Magetan melakukan kunjungan ke PSPPR UGM dalam rangka penjajakan kerjasama untuk kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Pariwisata Kabupaten Magetan. Kunjungan dari Bapperida Kabupaten Magetan tersebut diwakili oleh Kabid Bidang Perekonomian, SDA, Kewilayahan, dan Infrastruktur Kabupaten Magetan Ibu Tri Wuryandari, S.T., M.M. beserta staf, dan diterima langsung oleh Plh. Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU., beserta tenaga ahli PSPPR UGM.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa, selama ini icon pariwisata yang paling terkenal di Kabupaten Magetan adalah Telaga Sarangan, padahal kabupaten ini juga mempunyai banyak destinasi pariwisata lainnya yang perlu untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, Bapperida Kabupaten Magetan pada tahun 2026 ini berinisiasi melakukan Penyusunan Masterplan Kawasan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2026. Diharapkan dengan adanya Masterplan Kawasan Pariwisata Kabupaten ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana pengembangkan dan pembangunan potensi pariwisata, baik pariwisata alam maupun pariwisata buatan di Kabupaten Magetan dalam rangka mendukung Kawasan Telaga Sarangan sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional). read more

PSPPR UGM menerima kunjungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), yang dipimpin  oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Dr. Ir. H.M. Nurdin, M.T. Rombongan tersebut diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU. dan didampingi oleh para tenaga ahli PSPPR.
Pertemuan tersebut membahas isu-isu dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2025-2029. Dalam bidang ekonomi, diperlukan upaya pengembangan produk unggulan serta penguatan Bumdes sebagai salah satu lembaga ekonomi desa. Dalam bidang sumber daya manusia, penguatan kapasitas masyarakat dan juga aparatur, serta penguatan peran pendamping desa terutama di desa dengan status tertinggal dan sanggat tertinggal. Dalam bidang lingkungan, terdapat tantangan krisis iklim dan kelestarian lingkungan terutama dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga sudah menetapkan lokus prioritas untuk pengembangan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Dalam waktu dekat, kemungkinan diperlukan penyesuaian terhadap rencana Renstra Kementerian terkait adanya rencana nomenklatur kementerian baru. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan dari tim Bappeda Provinsi Banten dalam rangka diskusi mengenai Pengembangan Pariwisata Banten. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP.,M.Sc., Ph.D, IPU, bersama dengan staf ahli PSPPR.
Tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk mendapatkan masukan mengenai upaya meningkatkan ekonomi daerah dari sektor pariwisata. Hal ini bersesuaian dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, khususnya arah kebijakan di misi keenam.
Dalam diskusi ini juga dibahas tindak lanjut dalam mengembangkan pariwisata Banten, yaitu dengan melakukan kajian, baik mengenai atraksi, amenitas maupun aksesibilitas. Ketiga komponen tersebut harus berkesinambungan sehingga pariwisata Banten dapat memiliki daya saing yang tinggi. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kunjungan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Penguatan Penerapan Pendekatan Lanskap Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini diterima oleh tim PSPPR UGM yang dipimpin oleh Dr. Eng., Ir. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng..

Adapun tujuan dari kunjungan tersebut antara lain untuk mendapatkan pemahaman mengenai implementasi pendekatan lanskap berkelanjutan yang akan/sedang berlangsung di daerah, serta memperoleh informasi mengenai peran multi-stakeholder dalam implementasi pendekatan lanskap berkelanjutan di daerah. Dalam diskusi ini dibahas pula terkait peluang penguatan penggunaan lanskap berkelanjutan terintegrasi/lintas sektoral dengan menekankan upaya untuk memperkuat, memulihkan, dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam lainnya (nature positive). read more

PSPPR UGM menerima kunjungan dari perwakilan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam forum diskusi pakar (panel expert) dalam rangka memperoleh masukan dan pandangan terkait Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020-2024 dan Penyusunan Renstra DPR RI Tahun 2025-2029. Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU ini merupakan media bagi Tim Penyusun Renstra untuk berdiskusi mengenai gagasan dalam penyusunan Renstra DPR RI Tahun 2025-2029.
Dalam forum diskusi tersebut, Tim Penyusun Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 mengharapkan pandangan pakar terkait dengan fungsi dan peran DPR RI dalam menjaga koherensi dan kesinambungan dalam proses pengintegrasian perencanaan pembangunan nasional melalui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, menuju Indonesia Emas 2045; evaluasi perjalanan DPR RI dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi–fungsi anggaran–fungsi pengawasan, peaksanaan peran diplomasi parlemen, upaya mewujudlan parlemen modern, serta fungsi keterwakilan DPR RI dalam perspektif aspirasi masyarakat. Selain itu, tim penyusun juga mendiskusikan tentang gambaran DPR RI dalam lima tahun ke depan, potensi dan tantangan yang dihadapi DPR RI pasca Pemilu 2024 ke depan, serta apa saja yang perlu disiapkan DPR RI dalam perencanaan strategis DPR RI untuk jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), yang dipimpin langsung oleh Direktur Jendral PPDT, Drs. Nugroho Setio Nagoro, M.Si.. Rombongan Ditjen PPDT tersebut diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU.. Pertemuan yang dilaksanakan di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM) ini salah satunya membahas arahan Dirjen PPDT terkait kerjasama penyusunan Naskah Akademik Reviu PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para direktur di lingkungan Ditjen PPDT beserta staf, serta para Tenaga Ahli PSPPR UGM. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan tim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke, yang dipimpin oleh Elisabeth Dinaulik, S.T., M.T. bersama stafnya, dan diterima langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D., dan Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.S.c., Ph.D.

Kunjungan tersebut dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke dan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada untuk penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Merauke. Setelah penandatanganan dilanjutkan dengan pemaparan singkat tim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke terkait kondisi wilayah yang terbagi dalam beberapa wilayah distrik dengan karakteristik fisik dan masyakarat yang berbeda. Distrik Kimaam, Distrik Tabonji dan Distrik Waan merupakan distrik terjauh yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut dan udara. Permukiman penduduk berada di sepanjang pesisir dengan fisik bangunan rumah berupa rumah kayu dan atap rumbia atau seng. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Cyfrianus Yustus Mambay, S.Pd., M.Si., yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kepulauan Yapen, Rony Theo Ayorbaba, AP., M.Si., beserta staf Bappeda Jumirto Dwi Bongga, S.T.. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D. dan Ir. Sutrisno MES.

Pada kesempatan ini dilakukan penandatangan dokumen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan PSPPR UGM. Kunjungan ini merupakan langkah awal kerjasama dalam rangka Evaluasi RPJPD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2005-2025 dan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2025-2045. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan bahwa dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang akan disusun akan menjadi acuan kerja bagi pemerintah daerah ke depan. read more

Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan PSPPR UGM yang diselenggarakan di Gedung Klinik Lingkungan dan Mitigasi Fakultas Geografi UGM. Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, S.Sos., M.H., dan Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc.,Ph.D.. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Klinik Lingkungan dan Mitigasi Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Suratman, M.Sc.; Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Dra. Dewi Yuliani, M.P.; dan tenaga ahli PSPPR UGM, Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D..
Dalam sambutannya Sugito menyampaikan bahwa pembangunan desa harus secara bottom-up untuk mengoptimalkan potensi masing-masing desa. Melalui sinergi dengan perguruan tinggi ini diharapkan dapat membantu pengembangan desa dan perdesaan. Sementara itu, Bambang Hari menyampaikan bahwa untuk menyusun strategi pengembangan kawasan perdesaan akan dilakukan dengan mengevaluasi pembangunan kawasan perdesaan terlebih dahulu. Ke depan, diharapkan strategi percepatan pembangunan perdesaan ini dapat menjadi bahan masukan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan Kawasan Perdesaaan pada RPJMN 2025-2029. read more