PSPPR UGM telah melaksanakan ekspose Laporan Pendahuluan serta rangkaian survei lapangan untuk pekerjaan penyusunan Background Study RPJPD Provinsi Banten 2025-2045. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Banten, Iswandi Saptaji, S.P., M.Si., dan dihadiri oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan politik dan hukum, Komari, S.Pd., M.M., serta perwakilan seluruh perangkat daerah Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Komari menyampaikan bahwa RPJPD Provinsi Banten akan segera habis masa berlakunya, sehingga diperlukan langkah strategis untuk merumuskan dokumen RPJPD Provinsi Banten periode selanjutnya. Banten dengan berbagai potensi dan permasalahan saat ini sebagai dasar untuk dapat mengetahui kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan maupun menyelesaikan masalah yang ada di Banten 20 tahun ke depan.
Sementara itu, tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang didampingi beberapa tenaga ahli dalam pekerjaan tersebut menyampaikan gagasan skenario Banten masa depan yaitu: 1) kondisi Indonesia 2025-2045, dengan melihat bonus demografi, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, keputusan strategis nasional serta pemindahan IKN; 2) kondisi internal Banten, yaitu adanya ketimpangan utara dengan selatan, kualitas SDM, serta daya beli; dan 3) interaksi Provinsi Banten dengan regional tetangga (Jakarta, Jawa Barat, Sumatera) serta mitigasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi (seperti geopolitik global). Hadir juga dalam pertemuan tersebut narasumber dari BPS dan BI Provinsi Banten yang menyampaikan kondisi Banten saat ini serta masukan bagi Background Study yaitu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri, penguatan klister pangan serta UMKM.
Dalam rangkaian perjalanan ini, juga dilakukan kegiatan pengamatan lapangan di wilayah Banten serta pertemuan dengan Bappeda Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk menjaring aspirasi dan harapan Banten ke depan.
2023
PSPPR UGM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk kegiatan penyusunan Evaluasi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. FGD ini bertujuan untuk mengkonfirmasi data sesuai dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yang dijabarkan melalui RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Selain itu, dilakukan penggalian informasi terkait dengan capaian kinerja, termasuk juga faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian indikator kinerja tersebut. Kegiatan yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, ini dibagi menjadi empat kelompok, yang terdiri dari bidang urusan sosial, infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan.
Seri Penelitian PSPPR UGM 02
Judul : MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI USAHA EKONOMI BERBASIS RUMAH TANGGA: Sebuah Pemikiran
Penyusun : Agam Marsoyo; R. Rijanta; Dodi Widiyanto
Penerbit : Nusa Media, Bandung
Tahun : 2018
Kemiskinan merupakan isu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan perkotaan atau perdesaan. Upaya dalam pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah strategi mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat. Salah satu sektor riil yang paling dekat dengan masyarakat adalah usaha ekonomi berbasis rumah atau home based enterprises (HBEs). Home based enterprises didefinisikan sebagai suatu usaha kegiatan ekonomi skala kecil yang saling berbagi dalam hal penggunaan ruang di dalam tempat hunian dan lingkungan sekitarnya yang dikelola oleh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Rumah tangga yang menjalankan bisnis HBEs memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melakukan bisnis tersebut. Kontribusi HBEs terhadap perekonomian rumah tangga memegang peranan yang amat penting dalam mengurangi kemiskinan.
PSPPR UGM dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengadakan diskusi persiapan Reviu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT). Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Penyerasian Rencana Program Ditjen PPDT, Rafdinal, S.Sos., M.T.; Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen PPDT, Ir. Sofyan Hanafi, M.Si.; Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Ditjen Transmigrasi, Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T.. Rombongan diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., Hengki Purwoto, S.E., M.A., beserta staf peneliti PSPPR UGM.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda, I Made Sudantra, S.E., M.Si.. Turut serta dalam rombongan adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data Pembangunan Daerah, I Gede Eka Dita Prasetya, S.Kom., M.E., Kepala Bidang Litbang, I Putu Eka Arta, S.T., M.Si., serta Fungsional Analis Kebijakan Muda, Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd..
Kunjungan ini diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP, Ph.D., serta Ir. Sutrisno, MES.. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya mengenai rencana kerjasama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia oleh karena itu pemenuhan terhadap asupan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Diperkirakan lebih dari 800 juta penduduk dunia terncam kelaparan dan sebagian besar dari penduduk tersebut bermukim di negara-negara sedang berkembang. Sementara itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga memungkinkan untuk pengembangan hasil-hasil olahan komoditas. Potensi pangan lokal sangat layak dikembangkan karena dukungan kulturpangan dari beragam kebiasaan makan suku-suku bangsa di Indonesia. Keberadaan pangan lokal berpotensi menguatkan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal sekaligus membuka peluang pengembangan perdesaan secara lebih otonom dan membuka peluang partisipasi masyarakat lokal dalam ketahanan pangan.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.
PSPPR UGM telah melaksanakan Sosialisasi dan Ekspose Laporan Pendahuluan pekerjaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Acara yang dihadiri oleh perangkat daerah se-Kabupaten Magelang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Drs. Adi Waryanto. Dalam sambutannya, Adi mengatakan bahwa hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2045 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Oleh karena itu beliau menegaskan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang wajib mendukung kegiatan Evaluasi RPJPD ini, serta memberikan data dan informasi secara lengkap dan valid, serta meminta agar perangkat daerah berperan aktif dalam desk maupun FGD yang akan diselenggarakan kemudian.
PSPPR UGM mengadakan Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada hari Senin-Selasa, 9 dan 10 Januari 2023. Pelatihan yang berlangsung secara luring di PSPPR UGM ini dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, serta S1 Pengembangan Wilayah. Acara dibuka oleh Kepala PSPPR UGM Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dengan Ir. Sutrisno, MES., sebagai pemateri utama.
Pada hari pertama, materi yang disampaikan adalah mengenai pengertian dokumen perencanaan pembangunan. Dalam sesi pertama, Sutrisno menjabarkan mengenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, mulai dari Konstitusi hingga ke Peraturan Menteri. Saat ini, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek, mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017. Dalam sesi selanjutnya, Sutrisno menyampaikan tahapan penyusunan dokumen RPJPD, mulai dari penyusunan rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir. Selanjutnya, Sutrisno juga menyampaikan teknik analisis untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis permasalahan dan perumusan isu strategis. Sebagai penutup, Sutrisno menyampaikan bagaimana merumuskan visi dan misi jangka panjang disertai dengan perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok.
PSPPR UGM bekerja sama dengan Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melaksanakan kegiatan riset dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola dan Kapasitas Lembaga Ekonomi Kerakyatan sebagai Strategi Akselerasi Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus UKM dan BUMDES”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Vyta Wahyu Hanifah, S.Pt., MSc. (BRIN) sebagai koordinator tim, dan beranggotakan delapan orang, yang terdiri dari Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D., Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc., Sri Tuntung Pandangwati, S.T., MUP., Ph.D. (PSPPR UGM), Abdul Muis Hasibuan, Nugroho Purwono, Lermansius Haloho, dan Syabil Hidayat (BRIN).