Bapperida Kabupaten Ngada yang bekerjasama dengan PSPPR UGM, telah mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029. Acara yang dibuka oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, S.S., M.Hum., ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Sekretaris Daerah, Plt. Kepala Bapperida, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Sementara itu, tim PSPPR UGM sebagai pendamping, dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi oleh para tenaga ahli. Beberapa masukan yang disampaikan diantaranya menyoroti pentingnya ketepatan strategi pembangunan, terutama terkait ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan anak, dan peningkatan pendapatan daerah. Tantangan utama mencakup pengelolaan lahan yang belum sepenuhnya di bawah kendali daerah, ketimpangan distribusi guru, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik swasta, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan pendapatan daerah lainnya khususnya dari sektor pariwisata. Selain itu, isu perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu perhatian khusus dalam penyusunan program ke depan. read more

Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. read more

Visi dan Misi 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-22029 merupakan implementasi tahap pertema RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putera puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. read more

RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. read more

Misi dan Arah Pembangunan

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. read more

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun dan dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan menganalisis potensi perubahan pada periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, antara lain perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Melalui analisis tersebut, upaya-upaya transformatif dapat dilakukan untuk mencapai  tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), yang dipimpin  oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Dr. Ir. H.M. Nurdin, M.T. Rombongan tersebut diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU. dan didampingi oleh para tenaga ahli PSPPR.
Pertemuan tersebut membahas isu-isu dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2025-2029. Dalam bidang ekonomi, diperlukan upaya pengembangan produk unggulan serta penguatan Bumdes sebagai salah satu lembaga ekonomi desa. Dalam bidang sumber daya manusia, penguatan kapasitas masyarakat dan juga aparatur, serta penguatan peran pendamping desa terutama di desa dengan status tertinggal dan sanggat tertinggal. Dalam bidang lingkungan, terdapat tantangan krisis iklim dan kelestarian lingkungan terutama dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga sudah menetapkan lokus prioritas untuk pengembangan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Dalam waktu dekat, kemungkinan diperlukan penyesuaian terhadap rencana Renstra Kementerian terkait adanya rencana nomenklatur kementerian baru. read more

PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan ekspose Laporan Akhir Kajian Upaya Penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tabalong. Tim PSPPR UGM dipimpin oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU.. Kegiatan ini dibuka oleh Zulfan Noor, S.Sos., M.Si., selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta dihadiri oleh perangkat daerah bersama perwakilan dari LSM, perguruan tinggi setempat, dan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.
Dalam diskusi, disampaikan harapan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja secara lebih efektif, serta lebih terbukanya banyak peluang pekerjaan, khususnya di sektor yang membutuhkan tenaga kerja kasar. Perlu diperhatikan bahwa pekerjaan yang tersedia sebaiknya sesuai dengan tingkat pendidikan para pekerja, bukan hanya berdasarkan keahlian teknis.
Isu lain yang dibahas adalah tantangan dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan peran manusia dalam dunia kerja, di mana teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sering kali berdampak pada pengurangan jumlah pekerja. Meskipun program magang dinilai cukup berhasil di sektor ekonomi, pemerintah menghadapi keterbatasan dana untuk mendukung sektor ketenagakerjaan. Sementara itu, perusahaan cenderung lebih fokus pada profit, sehingga pemerintah tidak dapat memaksakan program magang diterima oleh perusahaan.
Secara keseluruhan, kegiatan ekspose ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang relevan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tabalong, dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. read more

Tim PSPPR UGM yang dipimpin oleh Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D., telah melaksanakan Ekspose Laporan Pendahuluan yang dilanjutkan dengan Diskusi Data terkait Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Denpasar. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Denpasar ini dipimpin oleh Ir. I Nyoman Suardika, M.Agb., Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Denpasar, dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait.
Penyusunan ASB ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana ASB merupakan instrumen penting dan pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Salah satu pentingnya penyusunan ASB adalah dapat menentukan kewajaran anggaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
Dengan adanya dokumen ASB Kota Denpasar ini diharapkan adanya acuan nilai wajar yang dapat dijadikan rujukan oleh semua perangkat daerah dalam penganggaran kegiatan yang sejenis. read more

PSPPR UGM menerima kunjungan dari tim Bappeda Provinsi Banten dalam rangka diskusi mengenai Pengembangan Pariwisata Banten. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP.,M.Sc., Ph.D, IPU, bersama dengan staf ahli PSPPR.
Tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk mendapatkan masukan mengenai upaya meningkatkan ekonomi daerah dari sektor pariwisata. Hal ini bersesuaian dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, khususnya arah kebijakan di misi keenam.
Dalam diskusi ini juga dibahas tindak lanjut dalam mengembangkan pariwisata Banten, yaitu dengan melakukan kajian, baik mengenai atraksi, amenitas maupun aksesibilitas. Ketiga komponen tersebut harus berkesinambungan sehingga pariwisata Banten dapat memiliki daya saing yang tinggi. read more