PSPPR UGM menerima kunjungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Dr. Ir. H.M. Nurdin, M.T. Rombongan tersebut diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU. dan didampingi oleh para tenaga ahli PSPPR.
Pertemuan tersebut membahas isu-isu dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam kaitannya dengan penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2025-2029. Dalam bidang ekonomi, diperlukan upaya pengembangan produk unggulan serta penguatan Bumdes sebagai salah satu lembaga ekonomi desa. Dalam bidang sumber daya manusia, penguatan kapasitas masyarakat dan juga aparatur, serta penguatan peran pendamping desa terutama di desa dengan status tertinggal dan sanggat tertinggal. Dalam bidang lingkungan, terdapat tantangan krisis iklim dan kelestarian lingkungan terutama dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga sudah menetapkan lokus prioritas untuk pengembangan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Dalam waktu dekat, kemungkinan diperlukan penyesuaian terhadap rencana Renstra Kementerian terkait adanya rencana nomenklatur kementerian baru.
PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan ekspose Laporan Akhir Kajian Upaya Penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tabalong. Tim PSPPR UGM dipimpin oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU.. Kegiatan ini dibuka oleh Zulfan Noor, S.Sos., M.Si., selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta dihadiri oleh perangkat daerah bersama perwakilan dari LSM, perguruan tinggi setempat, dan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.
Dalam diskusi, disampaikan harapan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja secara lebih efektif, serta lebih terbukanya banyak peluang pekerjaan, khususnya di sektor yang membutuhkan tenaga kerja kasar. Perlu diperhatikan bahwa pekerjaan yang tersedia sebaiknya sesuai dengan tingkat pendidikan para pekerja, bukan hanya berdasarkan keahlian teknis.
Isu lain yang dibahas adalah tantangan dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan peran manusia dalam dunia kerja, di mana teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sering kali berdampak pada pengurangan jumlah pekerja. Meskipun program magang dinilai cukup berhasil di sektor ekonomi, pemerintah menghadapi keterbatasan dana untuk mendukung sektor ketenagakerjaan. Sementara itu, perusahaan cenderung lebih fokus pada profit, sehingga pemerintah tidak dapat memaksakan program magang diterima oleh perusahaan.
Secara keseluruhan, kegiatan ekspose ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang relevan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Tabalong, dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Tim PSPPR UGM yang dipimpin oleh Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D., telah melaksanakan Ekspose Laporan Pendahuluan yang dilanjutkan dengan Diskusi Data terkait Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Denpasar. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Denpasar ini dipimpin oleh Ir. I Nyoman Suardika, M.Agb., Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Denpasar, dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait.
Penyusunan ASB ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana ASB merupakan instrumen penting dan pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Salah satu pentingnya penyusunan ASB adalah dapat menentukan kewajaran anggaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
Dengan adanya dokumen ASB Kota Denpasar ini diharapkan adanya acuan nilai wajar yang dapat dijadikan rujukan oleh semua perangkat daerah dalam penganggaran kegiatan yang sejenis.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari tim Bappeda Provinsi Banten dalam rangka diskusi mengenai Pengembangan Pariwisata Banten. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP.,M.Sc., Ph.D, IPU, bersama dengan staf ahli PSPPR.
Tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk mendapatkan masukan mengenai upaya meningkatkan ekonomi daerah dari sektor pariwisata. Hal ini bersesuaian dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, khususnya arah kebijakan di misi keenam.
Dalam diskusi ini juga dibahas tindak lanjut dalam mengembangkan pariwisata Banten, yaitu dengan melakukan kajian, baik mengenai atraksi, amenitas maupun aksesibilitas. Ketiga komponen tersebut harus berkesinambungan sehingga pariwisata Banten dapat memiliki daya saing yang tinggi.
Tim PSPPR UGM yang dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU., dan didampingi oleh para tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam kegiatan Kajian Upaya Penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tabalong.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, H. Sujadi, S.Pd, MP. ini bertujuan untuk memverifikasi data dan menggali informasi lebih mendalam mengenai kondisi pengangguran di Kabupaten Tabalong dari berbagai perspektif, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar merumuskan strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang tepat sasaran sebagai upaya menekan angka pengangguran. FGD ini dihadiri oleh perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah yang ada di Kabupaten Tabalong.
Berdasarkan hasil FGD, ditemukan bahwa tantangan utama dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tabalong adalah kurang sesuainya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan perusahaan, serta adanya kebijakan dan program yang belum terintegrasi. Oleh karena itu diperlukan adanya kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.
PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Masukan dan Saran dari Perangkat Daerah. Acara tersebut dipimpin langsung oleh PJ Bupati Magelang, H. Sepyo Achanto, S.H., M.H.. Dalam sambutannya, Sepyo menyampaikan bahwa penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini berpedoman pada rancangan akhir RPJPD Kabupaten Magelang 2025-2045. Beliau menambahkan, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang 2025 – 2029 ini selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. Agar pada waktunya nanti dapat menjadi salah satu acuan bagi para calon bupati dan wakil bupati dalam menyusun visi dan misi serta program prioritas/unggulan.
Tim PSPPR UGM yang dipimpin oleh Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D., dalam kesempatan ini menyampaikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, serta rekomendasi kebijakan jangka menengah daerah. Visi, misi, dan program unggulan/prioritas yang dirumuskan oleh pasangan calon pimpinan kepala daerah harus memperhatikan potensi dan kemampuan keuangan daerah, serta merespons permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, visi dan misi yang ditawarkan oleh pasangan calon pimpinan kepala daerah yang memenangkan kontestasi politik melalui pemilukada akan menjadi visi–misi resmi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029, sehingga penyusun tidak perlu lagi menyusun ulang visi dan misi kepala daerah terpilih, namun menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemegang mandat kekuasaan di daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih nantinya berkewajiban untuk menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan pada masa kampanye Pemilukada.
PSPPR UGM menerima kunjungan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kunjungan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Penguatan Penerapan Pendekatan Lanskap Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini diterima oleh tim PSPPR UGM yang dipimpin oleh Dr. Eng., Ir. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng..
Adapun tujuan dari kunjungan tersebut antara lain untuk mendapatkan pemahaman mengenai implementasi pendekatan lanskap berkelanjutan yang akan/sedang berlangsung di daerah, serta memperoleh informasi mengenai peran multi-stakeholder dalam implementasi pendekatan lanskap berkelanjutan di daerah. Dalam diskusi ini dibahas pula terkait peluang penguatan penggunaan lanskap berkelanjutan terintegrasi/lintas sektoral dengan menekankan upaya untuk memperkuat, memulihkan, dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam lainnya (nature positive).
PSPPR UGM menerima kunjungan dari perwakilan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam forum diskusi pakar (panel expert) dalam rangka memperoleh masukan dan pandangan terkait Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020-2024 dan Penyusunan Renstra DPR RI Tahun 2025-2029. Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU ini merupakan media bagi Tim Penyusun Renstra untuk berdiskusi mengenai gagasan dalam penyusunan Renstra DPR RI Tahun 2025-2029.
Dalam forum diskusi tersebut, Tim Penyusun Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 mengharapkan pandangan pakar terkait dengan fungsi dan peran DPR RI dalam menjaga koherensi dan kesinambungan dalam proses pengintegrasian perencanaan pembangunan nasional melalui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, menuju Indonesia Emas 2045; evaluasi perjalanan DPR RI dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi–fungsi anggaran–fungsi pengawasan, peaksanaan peran diplomasi parlemen, upaya mewujudlan parlemen modern, serta fungsi keterwakilan DPR RI dalam perspektif aspirasi masyarakat. Selain itu, tim penyusun juga mendiskusikan tentang gambaran DPR RI dalam lima tahun ke depan, potensi dan tantangan yang dihadapi DPR RI pasca Pemilu 2024 ke depan, serta apa saja yang perlu disiapkan DPR RI dalam perencanaan strategis DPR RI untuk jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
PSPPR UGM menerima kunjungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), yang dipimpin langsung oleh Direktur Jendral PPDT, Drs. Nugroho Setio Nagoro, M.Si.. Rombongan Ditjen PPDT tersebut diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU.. Pertemuan yang dilaksanakan di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM) ini salah satunya membahas arahan Dirjen PPDT terkait kerjasama penyusunan Naskah Akademik Reviu PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para direktur di lingkungan Ditjen PPDT beserta staf, serta para Tenaga Ahli PSPPR UGM.
Kepariwisataan Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang menyumbang devisa pariwisata serta menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Pada tahun 2020, sektor pariwisata mampu menyumbang nilai devisa pariwisata lebih dari sebesar US$3 miliar dan mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Kepariwisataan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.