PSPPR UGM menerima tamu dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tim Ditjen PPDT dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PPPDT Mety Susanty, S.H., M.Si, serta dihadiri oleh Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PRPP) PPDT Rafdinal, S.Sos., M.T, beserta tim advisory Direktorat PRPP PPDT dan staf Direktorat PRPP PPDT. Rombongan tim diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. yang didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP.,Ph.D., dan tenaga peneliti yang menangani PPDT di PSPPR UGM.

Pertemuan membahas kuesioner Evaluasi Paruh Waktu Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Evaluasi Pembinaan Daerah Tertinggal entas Tahun 2020-2022 yang dilakukan oleh Direktorat PRPP PPDT. Dalam kesempatan tersebut Sesditjen PPDT menyatakan bahwa perhatian dan keberpihakan pada daerah tertinggal masih kurang. Intervensi program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga untuk daerah tertinggal belum memadai. Banyak permasalahan di daerah tertinggal yang perlu ditangani, untuk itu ke depan diperlukan kajian teknokratik tentang daerah tertinggal. Program/kegiatan daerah tertinggal harus disesuaikan dengan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) yang tercantum dalam Perpres Nomor 105 Tahun 2021.

Sementara itu, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., M.Sc., Ph.D. yang selama ini menjadi team leader PSPPR UGM untuk PPDT mengatakan bahwa evaluasi paruh waktu ini diharapkan dapat digunakan untuk menyiapkan pendekatan baru dalam memandang dan menilai ketertinggalan suatu daerah. Evaluasi tidak hanya secara teknis tapi juga konseptual. Bagaimana upaya mempercepat perkembangan daerah tertinggal merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sebagian besar daerah tertinggal periode 2020-2024 berada di Pulau Papua dengan kondisi geografis yang membatasi aktivitas dan sosial budaya masyarakat yang unik. Budaya menjadi penentu perkembangan suatu daerah.

Evaluasi saat ini juga dilakukan untuk daerah tertinggal yang sudah entas (DTE) periode 2015-2019 yang mendapat pembinaan. Dari evaluasi DTE ini diharapkan dapat melihat efektivitas pembinaan yang telah dilakukan lintas Kementerian/ Lembaga dan provinsi terhadap 62 DTE selama 3 tahun terakhir serta rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pembinaan DTE dari daerah tertinggal periode 2020-2024.

PSPPR UGM telah melaksanakan ekspose Laporan Akhir untuk pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027. Kegiatan yang dipimpin Bapak Aris Ariyanto, S.H., M.M. selaku Koordinator Substansi Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (BPIWP2) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi vertikal dan perwakilan dari Perangkat Daerah Pemda DIY.
Tim PSPPR UGM dipimpin oleh Dr. Suharman, M.Si., serta didampingi oleh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli. Dalam paparannya, tenaga ahli Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D. menyampaikan isu-isu terkini terkait TPB serta rekomendasi kebijakan/strategi untuk masing-masing tujuan. Selain itu, juga dipaparkan mengenai substansi naskah akademik RAD TPB oleh tenaga ahli Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.
Dalam kesempatan tersebut juga hadir dua narasumber dari Sekretariat Nasional SDGs Indonesia Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri  secara daring. Bapak Gantjang Amanullah M.A. dari Seknas SDGS mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah DIY yang sudah memulai proses penyusunan RAD TPB. Dalam analisisnya nanti diharapkan mampu mengakomodasi semua permasalahan, termasuk dari kabupaten/kota juga, dan disertai dengan rekomendasi strategi yang tajam melalui program-program yang sesuai. Sementara itu, Bapak Wahyu Firdaus Wambes dari Ditjen Bina Bangda menyampaikan bahwa Perpres 111/2022 saat ini menjadi salah satu payung bagi pelaksanaan TPB. TPB sebagai bagian dari prioritas nasional harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah.

Tim PSPPR UGM yang dalam kesempatan ini dipimpin Jimly Al Faraby ST., M.Sc., Ph.D didampingi tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, telah melakukan presentasi Laporan Antara dan Focus Group Discussion (FGD) kedua untuk Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Drs. Siprianus Jamun, dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai, Lurah di lingkup Kecamatan Langke Rembong, dan tokoh masyarakat.

Dalam FGD tersebut permasalahan utama dan isu strategis terkait perumahan dan permukiman yang muncul di Kecamatan Langke Rembong adalah persoalan drainase dan air limbah. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya layanan infratruktur permukiman dan keterpaduan pembangunan serta pengembangan infrastruktur permukiman. Drainase menjadi masalah penting mengingat kondisi fisik wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun dan rawan bencana. Sementara saluran drainase yang dibuat sejak jaman Belanda dipandang tidak mampu lagi menampung debit air. Hal tersebut diperburuk oleh sampah yang belum tertangani dengan baik, dan sebagian dibuang ke saluran drainase. Demikian pula air limbah yang belum tertangani dengan baik. Masyarakat berpendapatan rendah masih relatif sulit mengakses fasilitas perumahan yang layak, masih kurangnya optimalisasi upaya konservasi dan pelestarian cagar budaya yang dilakukan di kawasan yang khusus, dan upaya pencegahan kumuh untuk rumah-rumah yang mengalami perubahan fungsi menjadi sekunder melalui sertifikasi tanah dan IMB merupakan isu strategis lainnya.

PSPPR diundang sebagai narasumber dari Perguruan Tinggi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Strategi Daerah (STRADA) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Papua untuk Percepatan Pembangungan Daerah Tertinggal (PPDT) Wilayah Papua yang diadakan di Swiss-Bell Inn Kemayoran Jakarta, 20 September 2022. PSPPR diwakili oleh kepala PSPPR Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono,  MUP., M.Sc., Ph.D selaku tim advisory Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Ditjen PPDT, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Memastikan Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Terentaskannya Daerah Tertinggal di Papua,” tema Rakor STRADA dan RAD PPDT Provinsi Papua tersebut. Rakor dihadiri oleh Sri Purwaningsih, S.H., M.Si Sesditjen Bangda mewakili Dirjen Bangda, Ika Retna Wulandary, S.T., M.Sc Plt. Direktur Regional III mewakili Deputi Bappenas, Dr. Ir. Herbert Siagian Asdep Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana mewakili Deputi PMK, Taufik Madjid, S.Sos, M.Si Sekretaris Jenderal KDPDTT, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad M.Si., Asisten 2 Pemprov Papua mewakili Gubernur Provinsi Papua, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Papua dan tim Bappeda Provinsi Papua yang dipimpin oleh Edison Howay, SH., M.Hum, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, serta Rafdinal, S.Sos., MT, Direktur Penyerasian Rencana dan Program Ditjen PPDT, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama seluruh staf Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Ditjen PPDT, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rakor juga dihadiri oleh perwakilan Bappeda dari dua puluh dua (22) Daerah Tertinggal (DT) di Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor sebagai perwakilan DT Provinsi Papua yang sudah entas, secara luring maupun daring.

Rakor STRADA – RAD PPDT Provinsi Papua tersebut merupakan pertemuan tiga pihak antara pihak pemerintah dengan pemerintah daerah kabupaten yang difasilitasi Provinsi Papua. Rakor STRADA PPDT ini juga memfasilitasi penyusunan STRADA – RAD PPDT untuk 22 Daerah Tertinggal di Provinsi Papua. Rakor tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan kewilayahan di tanah Papua secara terintegrasi, kolaboratif, dan berlandaskan keterpaduan intervensi antar level pemerintahan termasuk badan usaha. Komitmen ini mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Diharapkan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal Provinsi Papua terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah 22 Daerah Tertinggal.

Dalam kesempatan tersebut Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono,  MUP., M.Sc., Ph.D memaparkan materi “Menyikapi Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua,” berawal dari pengalaman PSSPR UGM mendampingi Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendesa PDTT selama hampir 10 tahun ini. Kendala yang dihadapi, potensi dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk mendukung pengentasan Daerah Tertinggal dengan membangun optimisme untuk maju merupakan hal yang penting diperhatikan dalam PPDT di Provinsi Papua. Kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh tingkat integrasi wilayah. Daerah Tertinggal di Provinsi Papua memiliki tingkat integrasi wilayah yang bervariasi. Daerah Tertinggal yang berada di sepanjang Pegunungan Tengah Papua sebagian besar masih belum terintegrasi, masih sangat tersebar. Kondisi fisik topografis wilayah menjadi salah satu penyebab belum terintegrasinya wilayah tersebut. Alternatif strategi yang diharapkan dapat mendorong perkembangan wilayah dengan: (a) Menekankan pentingnya ‘membangun dari pusat’: pembangunan permukiman yang paling dominan (ibukota kabupaten) sebagai kutub pertumbuhan, dan (b) Membentuk simpul pertumbuhan (regional hub), dengan memanfaatkan daerah-daerah yang sudah lebih maju, dalam bentuk kluster pertumbuhan, dengan mempertimbangkan wilayah adat (contoh: Jayapura dan Kabupaten Sarmi dalam hubungannya dengan peningkatan kapasitas Kabupaten Keerom).

PSPPR UGM telah melaksanakan ekspose Laporan Pendahuluan dan Konsultasi Publik untuk pekerjaan penyusunan Master Plan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Rombongan tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., selaku Kepala PSPPR UGM. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah Dr. Eng. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng., Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D., Antonius Eko Heri Supriyanto, S.T., M.T., dan asisten tenaga ahli.

Sebelumnya tim PSPPR UGM diterima oleh Setda Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Umbu Eda Pajangu, M.Si. di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengatakan bahwa Kabupaten Sumba Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, namun hingga saat ini belum dapat berjalan dengan maksimal. Beliau berharap dengan adanya kajian ini mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata di kabupaten ini.

Tim PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan ekspose Laporan Antara untuk pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027. Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc., selaku Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (BPIWP2) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi vertikal dan perwakilan dari Perangkat Daerah Pemda DIY.
Tim PSPPR dipimpin oleh Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D. serta didampingi oleh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pencapaian TPB DIY sudah baik namun masih dapat ditingkatkan lagi dengan memperkuat sunergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu juga diperlukan pelibatan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan TPB ke depan.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir dua narasumber dari BPS DIY dan Bank BPD DIY untuk memberikan paparan. Bapak Sentot Bangun Widoyono, M.A. dari BPS DIY memaparkan bahwa perlunya ada kolaborasi antara BPS serta Perangkat Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data untuk mendukung pengembangan sistem basis data. Dalam konteks TPB, BPS baru bisa menyediakan sebagian data sedangkan sebagian lainnya perlu didukung oleh Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah, maupun instansi lainnya. Sementara itu, Bapak Mohammad Munif Ridwan, S.E dari Bank BPD DIY mengungkapkan bahwa BPD DIY sudah menerapkan sustainable finance sebagai dukungan dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dukungan Bank BPD DIY terhadap TPB DIY beragam, antara lain dalam tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dengan memberikan stimulan, serta dalam tujuan 6 (air bersih dan sanitasi) dengan mendukung pipanisasi jaringan PDAM dan pembuatan sumur bor.

Pengelola PSPPR UGM menerima kunjungan Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, M.M. beserta staf dari Direktetorat Penelitian. Kunjungan pimpinan tersebut diterima oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., selaku Kepala PSPPR UGM, didampingi Dr. Suharman, M.Si. dan Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D.

Dalam kunjungan tersebut, Pengelola PSPPR menjelaskan tentang kegiatan atau kerja sama yang selama ini telah dilakukan oleh PSPPR UGM dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Wakil Rektor dan Kepala PSPPR UGM membahas tentang potensi yang dimiliki PSPPR UGM dimana lembaga ini banyak membuat kajian yang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan daerah dalam dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. Dalam kesempatan ini, Bapak Wakil Rektor mengemukakan agar PSPPR UGM membuka peluang untuk melakukan kerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Universitas Gadjah Mada.

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG (K), Ph.D. telah melantik Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. sebagai Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM periode kedua.
Semoga sukses dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengemban amanah yang diberikan.

https://ugm.ac.id/id/berita/22841-rektor-ugm-lantik-28-pejabat-baru

PSPPR UGM melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Dieng. Kegiatan yang bertempat di University Club Hotel UGM ini dibuka oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. selaku Kepala PSPPR UGM. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dipimpin oleh Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D.

Workshop yang bertujuan untuk menjaring masukan dari para tenaga ahli mengenai isu dan potensi yang ada di Kawasan Dieng ini, dihadiri oleh tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan, diantaranya bidang kebencanaan, tata kota, rancang bangunan, pariwisata, serta bidang lingkungan.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing tenaga ahli memberikan masukan terhadap konsep serta rencana pengembangan Kawasan Dieng. Hasil dari kegiatan workshop ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana serta matriks program pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Dieng.

Pada hari Selasa, 19 Juli 2022, telah diselenggarakan kegiatan ekspose Laporan Pendahuluan untuk pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027. Kegiatan yang dipimpin oleh dr. Etty Kumolowati, M.Kes. selaku Plt. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (BPIWP2) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dihadiri oleh Tim Teknis dari Bappeda DIY dan Setda Biro BPIWP2.

Rombongan tim PSPPR dipimpin oleh Dr. Suharman, M.Si., dan Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D. serta didampingi oleh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa pencapaian TPB DIY yang belum optimal sebagai dampak pandemi Covid dan ketidakpastian geopolitik nasional memerlukan akselerasi dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada dalam pelaksanaannya ke depan. Pelaksanaan TPB DIY tidak hanya menjadi tugas dari Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/ kota serta dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat. Dokumen Naskah Akademik RAD TPB DIY tahun 2023-2027 ini nantinya diharapkan dapat berfokus pada beberapa isu penting di DIY, antara lain kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan serta dapat memetakan peran masing-masing stakeholder.