PSPPR UGM bekerja sama dengan Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melaksanakan kegiatan riset dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola dan Kapasitas Lembaga Ekonomi Kerakyatan sebagai Strategi Akselerasi Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus UKM dan BUMDES”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Vyta Wahyu Hanifah, S.Pt., MSc. (BRIN) sebagai koordinator tim, dan beranggotakan delapan orang, yang terdiri dari Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D., Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc., Sri Tuntung Pandangwati, S.T., MUP., Ph.D. (PSPPR UGM), Abdul Muis Hasibuan, Nugroho Purwono, Lermansius Haloho, dan Syabil Hidayat (BRIN).
Kegiatan Penelitian
PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Denpasar bertempat di Kantor Bappeda Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Rombongan tim PSPPR UGM dipimpin oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si., didampingi oleh Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidangi. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses update dan klarifikasi data indikator penyusun IPK Kota Denpasar. Kegiatan FGD dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, S.T., M.T..
PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Laporan Akhir dan Konsultasi Publik III kegiatan Penyusunan Master Plan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sumba Tengah, Dr. Ir. Martinus Djurumana, M.Si. Beliau menyampaikan pesan Bapak Bupati Sumba Tengah yang pada kesempatan tersebut berhalangan untuk hadir, bahwa Kabupaten Sumba Tengah perlu menangkap potensi wisatawan yang masuk melalui Sumba Barat Daya maupun Sumba Timur, salah satunya dengan membangun sektor kepariwisataan di kabupaten ini. Oleh karena itu, selain dari pembangunan yang dilakukan di objek wisata itu sendiri, juga diperlukan peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat serta para pelaku pariwisata di dalamnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Sofrein Umbu S Marisi, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perwakilan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Sumba Tengah, serta para pelaku dan pemerhati pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah.
Tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D.. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah Dr. Eng. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng. dan Antonius Eko Heri Supriyanto, S.T., M.T.. Dalam paparannya, tim PSPPR UGM menyampaikan mengenai konsep serta arahan pembangunan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumba Tengah, yang dilengkapi dengan desain pengembangan di masing-masing objek wisata yang direncanakan. Tim juga memaparkan integrasi antar aspek dalam pengembangan pariwisata, arahan identitas kawasan, serta rekomendasi tindak lanjut kegiatan.
Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., sebagai advisory board member PSPPR UGM diundang sebagai narasumber dalam diskusi panel untuk memperingati Hari Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bondowoso pada 17 November 2022 yang lalu. Leksono Probo Subanu memaparkan tema “Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024”. Hasil sementara Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa 90% daerah tertinggal menyetujui status sebagai daerah tertinggal (DT), namun 40% lebih merasa optimis akan dapat dientaskan pada tahun 2024. 73% daerah tertinggal entas (DTE) menyetujui status sebagai DTE, namun hanya 13% yang merasa tidak menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan, 77% sisanya merasakan ada kesulitan dan 9% masih menghadapi kesulitan besar.
PSPPR UGM menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pembahasan lanjut Priority Economic Deliverables (PED) sektor Digital. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kementeriaan Kominfo mengusulkan PED sektor digital tentang ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (ASEAN Logistics) yang diusung oleh PSPPR UGM; dan Enabling Environment for Self-Driving Cars in ASEAN (Enabling Cars) yang diusung oleh Pustral UGM, yang direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2023.
PSPPR UGM bersama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaksanakan Kegiatan Workshop Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Komplek Prioritas Pembangunan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Dieng. Workshop yang dilenggarakan di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta ini dipimpin oleh Kasubdit Perencanaan Teknik Pengembangan Kawasan Permukiman, Ibu Kusumawardhani, S.T., M.T.
PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Laporan Antara dan Konsultasi Publik kegiatan Penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Sumba Tengah, Ir. Daniel Landa. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Sofrein Umbu S. Marisi, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perwakilan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Sumba Tengah, serta para pelaku dan pemerhati pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah.
Tim PSPPR UGM telah mempresentasikan Laporan Draf Akhir dan Focus Group Discussion (FGD) ketiga untuk Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Drs. Siprianus Jamun, dan dihadiri oleh perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara II Herman Ropa Rohi, ST., dan staf, para Perangkat Daerah, perwakilan Kecamatan Langke Rembong, para lurah di Kecamatan Langke Rembong, dan fasilitator KOTAKU. Sementara itu, tim PSPPR UGM dipimpin oleh Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D.
PSPPR UGM mengundang BPS DIY untuk berdiskusi mengenai penyediaan data, utamanya Indeks Pembangunan Kebudayaan. Hadir dalam acara diskusi tersebut adalah Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sugeng Arianto, M.Si. sebagai narasumber. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D, dan dihadiri oleh tenaga ahli dan staff PSPPR UGM.
Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data pendahuluan dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan yang diadopsi dari UNESCO Culture for Development Indicators (CDIs).
Pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion II Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Dieng di Pendapa Dipayuda Adinugraha, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini salah satu dari rangkaian diskusi publik sebagai upaya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, akademisi, lembaga non pemerintah, serta tokoh masyarakat, demi terwujudnya perencanaan yang komprehensif.
Acara dibuka oleh Pj Bupati Banjarnegara, Bapak Tri Harso Widirahmanto, S.H. Setelah itu disampaikan sambutan oleh Direktur Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Ir Johanes Wahyu Kusumo Susanto. Dalam sambutannya, Bapak Johanes menyampaikan bahwa dalam penyusunannya RPIP memiliki empat prinsip, yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan; menjawab kebutuhan; terpadu dan terintegrasi; serta dapat diimplementasikan. Beliau menambahkan bahwa RPIP merupakan instrumen yang diharapkan dapat mensinergikan sumber daya pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kewenangan Ditjen Cipta Karya, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat lebih efektif, efisien, terpadu, terukur, serta mengatasi persoalan pengembangan permukiman.