PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Ekspose Laporan Pendahuluan untuk pekerjaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting ini, dihadiri oleh seluruh perangkat daerah se-Kota Denpasar. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Bappeda, Ir. Luh Nyoman Rai Suryathi, M.Si.
Dalam sambutannya, Rai menyampaikan bahwa hasil Evaluasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan, dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, yang digunakan untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD, serta realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
Beliau menegaskan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Denpasar untuk wajib mendukung kegiatan Evaluasi RPJPD ini, serta memberikan data maupun informasi secara lengkap dan valid. Dalam pelaksanaannya, akan dimantapkan pula dengan kegiatan FGD bersama perangkat daerah.
Selanjutnya tim PSPPR dipimpin oleh Dr. Suharman, M.Si., yang didampingi oleh Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli dalam pekerjaan tersebut. Sutrisno menyampaikan posisi evaluasi RPJP dalam tahapan penyusunan RPJPD. Selain itu juga disampaikan metode, time schedule, serta data dukung yang diperlukan dalam kegiatan Evaluasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.
Kegiatan Penelitian
PSPPR UGM telah melaksanakan ekspose Laporan Pendahuluan serta rangkaian survei lapangan untuk pekerjaan penyusunan Background Study RPJPD Provinsi Banten 2025-2045. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Banten, Iswandi Saptaji, S.P., M.Si., dan dihadiri oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan politik dan hukum, Komari, S.Pd., M.M., serta perwakilan seluruh perangkat daerah Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Komari menyampaikan bahwa RPJPD Provinsi Banten akan segera habis masa berlakunya, sehingga diperlukan langkah strategis untuk merumuskan dokumen RPJPD Provinsi Banten periode selanjutnya. Banten dengan berbagai potensi dan permasalahan saat ini sebagai dasar untuk dapat mengetahui kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan maupun menyelesaikan masalah yang ada di Banten 20 tahun ke depan.
Sementara itu, tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang didampingi beberapa tenaga ahli dalam pekerjaan tersebut menyampaikan gagasan skenario Banten masa depan yaitu: 1) kondisi Indonesia 2025-2045, dengan melihat bonus demografi, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, keputusan strategis nasional serta pemindahan IKN; 2) kondisi internal Banten, yaitu adanya ketimpangan utara dengan selatan, kualitas SDM, serta daya beli; dan 3) interaksi Provinsi Banten dengan regional tetangga (Jakarta, Jawa Barat, Sumatera) serta mitigasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi (seperti geopolitik global). Hadir juga dalam pertemuan tersebut narasumber dari BPS dan BI Provinsi Banten yang menyampaikan kondisi Banten saat ini serta masukan bagi Background Study yaitu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri, penguatan klister pangan serta UMKM.
Dalam rangkaian perjalanan ini, juga dilakukan kegiatan pengamatan lapangan di wilayah Banten serta pertemuan dengan Bappeda Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk menjaring aspirasi dan harapan Banten ke depan.
PSPPR UGM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk kegiatan penyusunan Evaluasi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. FGD ini bertujuan untuk mengkonfirmasi data sesuai dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yang dijabarkan melalui RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Selain itu, dilakukan penggalian informasi terkait dengan capaian kinerja, termasuk juga faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian indikator kinerja tersebut. Kegiatan yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, ini dibagi menjadi empat kelompok, yang terdiri dari bidang urusan sosial, infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan.
PSPPR UGM telah melaksanakan Sosialisasi dan Ekspose Laporan Pendahuluan pekerjaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Acara yang dihadiri oleh perangkat daerah se-Kabupaten Magelang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Drs. Adi Waryanto. Dalam sambutannya, Adi mengatakan bahwa hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2045 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Oleh karena itu beliau menegaskan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang wajib mendukung kegiatan Evaluasi RPJPD ini, serta memberikan data dan informasi secara lengkap dan valid, serta meminta agar perangkat daerah berperan aktif dalam desk maupun FGD yang akan diselenggarakan kemudian.
PSPPR UGM mengadakan Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada hari Senin-Selasa, 9 dan 10 Januari 2023. Pelatihan yang berlangsung secara luring di PSPPR UGM ini dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, serta S1 Pengembangan Wilayah. Acara dibuka oleh Kepala PSPPR UGM Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dengan Ir. Sutrisno, MES., sebagai pemateri utama.
Pada hari pertama, materi yang disampaikan adalah mengenai pengertian dokumen perencanaan pembangunan. Dalam sesi pertama, Sutrisno menjabarkan mengenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, mulai dari Konstitusi hingga ke Peraturan Menteri. Saat ini, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek, mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017. Dalam sesi selanjutnya, Sutrisno menyampaikan tahapan penyusunan dokumen RPJPD, mulai dari penyusunan rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir. Selanjutnya, Sutrisno juga menyampaikan teknik analisis untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis permasalahan dan perumusan isu strategis. Sebagai penutup, Sutrisno menyampaikan bagaimana merumuskan visi dan misi jangka panjang disertai dengan perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok.
PSPPR UGM bekerja sama dengan Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melaksanakan kegiatan riset dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola dan Kapasitas Lembaga Ekonomi Kerakyatan sebagai Strategi Akselerasi Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus UKM dan BUMDES”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Vyta Wahyu Hanifah, S.Pt., MSc. (BRIN) sebagai koordinator tim, dan beranggotakan delapan orang, yang terdiri dari Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D., Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc., Sri Tuntung Pandangwati, S.T., MUP., Ph.D. (PSPPR UGM), Abdul Muis Hasibuan, Nugroho Purwono, Lermansius Haloho, dan Syabil Hidayat (BRIN).
PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Denpasar bertempat di Kantor Bappeda Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Rombongan tim PSPPR UGM dipimpin oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si., didampingi oleh Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidangi. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses update dan klarifikasi data indikator penyusun IPK Kota Denpasar. Kegiatan FGD dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, S.T., M.T..
PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Laporan Akhir dan Konsultasi Publik III kegiatan Penyusunan Master Plan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sumba Tengah, Dr. Ir. Martinus Djurumana, M.Si. Beliau menyampaikan pesan Bapak Bupati Sumba Tengah yang pada kesempatan tersebut berhalangan untuk hadir, bahwa Kabupaten Sumba Tengah perlu menangkap potensi wisatawan yang masuk melalui Sumba Barat Daya maupun Sumba Timur, salah satunya dengan membangun sektor kepariwisataan di kabupaten ini. Oleh karena itu, selain dari pembangunan yang dilakukan di objek wisata itu sendiri, juga diperlukan peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat serta para pelaku pariwisata di dalamnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Sofrein Umbu S Marisi, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perwakilan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Sumba Tengah, serta para pelaku dan pemerhati pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah.
Tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D.. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah Dr. Eng. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng. dan Antonius Eko Heri Supriyanto, S.T., M.T.. Dalam paparannya, tim PSPPR UGM menyampaikan mengenai konsep serta arahan pembangunan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumba Tengah, yang dilengkapi dengan desain pengembangan di masing-masing objek wisata yang direncanakan. Tim juga memaparkan integrasi antar aspek dalam pengembangan pariwisata, arahan identitas kawasan, serta rekomendasi tindak lanjut kegiatan.
Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., sebagai advisory board member PSPPR UGM diundang sebagai narasumber dalam diskusi panel untuk memperingati Hari Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bondowoso pada 17 November 2022 yang lalu. Leksono Probo Subanu memaparkan tema “Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024”. Hasil sementara Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa 90% daerah tertinggal menyetujui status sebagai daerah tertinggal (DT), namun 40% lebih merasa optimis akan dapat dientaskan pada tahun 2024. 73% daerah tertinggal entas (DTE) menyetujui status sebagai DTE, namun hanya 13% yang merasa tidak menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan, 77% sisanya merasakan ada kesulitan dan 9% masih menghadapi kesulitan besar.
PSPPR UGM menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pembahasan lanjut Priority Economic Deliverables (PED) sektor Digital. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kementeriaan Kominfo mengusulkan PED sektor digital tentang ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (ASEAN Logistics) yang diusung oleh PSPPR UGM; dan Enabling Environment for Self-Driving Cars in ASEAN (Enabling Cars) yang diusung oleh Pustral UGM, yang direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2023.