PSPPR UGM bekerja sama dengan Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melaksanakan kegiatan riset dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola dan Kapasitas Lembaga Ekonomi Kerakyatan sebagai Strategi Akselerasi Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus UKM dan BUMDES”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Vyta Wahyu Hanifah, S.Pt., MSc. (BRIN) sebagai koordinator tim, dan beranggotakan delapan orang, yang terdiri dari Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D., Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc., Sri Tuntung Pandangwati, S.T., MUP., Ph.D. (PSPPR UGM), Abdul Muis Hasibuan, Nugroho Purwono, Lermansius Haloho, dan Syabil Hidayat (BRIN).

Tujuan dari riset ini diantaranya adalah menemukenali bentuk-bentuk kelembagaan dan pelembagaan di perdesaan beserta faktor-faktor yang membentuk dan memengaruhi kapasitas kelembagaan tersebut, hingga pada menyusun model tata kelola kelembagaan di kawasan perdesaan berbasiskan komoditas pertanian yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan kawasan perdesaan sekaligus menjadi embrio motor penggerak ekonomi dan pembangunan regional yang dapat dijadikan pijakan untuk penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan nasional dan regional.

Keberadaan lembaga seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di desa secara konsep sebenarnya memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian desa maupun perdesaan. Mengingat jumlah desa yang sangat banyak di Indonesia, maka optimalisasi peran dan kinerja dari UKM maupun BUMDES sangat diperlukan, terutama jika melihat bahwa sudah ada regulasi yang memungkinkan penyertaan modal dari Dana Desa ke BUMDES. Walaupun demikian, hingga sekarang ketimpangan wilayah masih sangat tinggi, baik yang berbentuk intra- maupun antar wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas UKM maupun BUMDES masih belum optimal sebagai pelaku kegiatan pembangunan di desa yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian regional. Padahal di dalam RPJMN 2019-2024 desa dimandatkan sebagai motor penggerak pembangunan dari pinggiran, sebagai langkah awal untuk menghilangkan dominasi perkotaan di dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jika desa diharapkan dapat menjadi salah satu pelaku utama di dalam konteks perekonomian nasional, maka faktor endogen desa, di mana salah satunya adalah keberadaan UKM dan BUMDES, menjadi penting untuk dioptimalkan.

PSPPR UGM telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Denpasar bertempat di Kantor Bappeda Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Rombongan tim PSPPR UGM dipimpin oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si., didampingi oleh Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidangi. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses update dan klarifikasi data indikator penyusun IPK Kota Denpasar. Kegiatan FGD dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, S.T., M.T..

Dalam arahannya, Kepala Bappeda menyampaikan pentingnya data pembangunan kebudayaan karena masyarakat Bali tidak dapat terlepas dari unsur budaya. IPK merupakan hal yang penting bagi Bali secara keseluruhan dan Denpasar secara khusus sebagai Ibukota Provinsi. Lebih khusus lagi, kebudayaan merupakan aura yang muncul secara kuat dalam berbagai penampilan masyarakat Bali dan Denpasar sebagai salah satu kota terbesarnya. Bahkan perekonomian Provinsi Bali sangat kuat terkait dengan pariwisata yang berbasis kebudayaan lokal, dengan fasilitas yang terpusat di Kota Denpasar dan sekitarnya. Terkait hal tersebut tangible dan intangible asset terkait kebudayaan haruslah dijaga dimana hal ini diperkuat dengan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang secara tegas melindungi dan mengembangkan Aset Kebudayaan Bali.

PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Laporan Akhir dan Konsultasi Publik III kegiatan Penyusunan Master Plan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sumba Tengah, Dr. Ir. Martinus Djurumana, M.Si. Beliau menyampaikan pesan Bapak Bupati Sumba Tengah yang pada kesempatan tersebut berhalangan untuk hadir, bahwa Kabupaten Sumba Tengah perlu menangkap potensi wisatawan yang masuk melalui Sumba Barat Daya maupun Sumba Timur, salah satunya dengan membangun sektor kepariwisataan di kabupaten ini. Oleh karena itu, selain dari pembangunan yang dilakukan di objek wisata itu sendiri, juga diperlukan peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat serta para pelaku pariwisata di dalamnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Sofrein Umbu S Marisi, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perwakilan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Sumba Tengah, serta para pelaku dan pemerhati pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah.
Tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D.. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah Dr. Eng. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng. dan Antonius Eko Heri Supriyanto, S.T., M.T.. Dalam paparannya, tim PSPPR UGM menyampaikan mengenai konsep serta arahan pembangunan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumba Tengah, yang dilengkapi dengan desain pengembangan di masing-masing objek wisata yang direncanakan. Tim juga memaparkan integrasi antar aspek dalam pengembangan pariwisata, arahan identitas kawasan, serta rekomendasi tindak lanjut kegiatan.

Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., sebagai advisory board member PSPPR UGM diundang sebagai narasumber dalam diskusi panel untuk memperingati Hari Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bondowoso pada 17 November 2022 yang lalu. Leksono Probo Subanu memaparkan tema “Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024”. Hasil sementara Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa 90% daerah tertinggal menyetujui status sebagai daerah tertinggal (DT), namun 40% lebih merasa optimis akan dapat dientaskan pada tahun 2024. 73% daerah tertinggal entas (DTE) menyetujui status sebagai DTE, namun hanya 13% yang merasa tidak menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan, 77% sisanya merasakan ada kesulitan dan 9% masih menghadapi kesulitan besar.

Diskusi panel juga menghadirkan Zulfakar, S.Kom., ME., Koordinator Papua Barat, Direktorat Regional III Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas yang mewakili Plt Direktur Regional III Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dengan tema paparan “Quo Vadis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RPJPN 2025-2045.”

Hari Percepatan Pembangunan Daerah merupakan saat pemberian apresiasi penghargaan atas kontribusi terhadap program PPDT kepada 3 Kementerian/Lembaga terkait, 3 kabupaten tertinggal terbaik yang berpotensi terentaskan (2020-2024) dan 3 kabupaten daerah terentaskan terbaik. Peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2022 ini dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta para bupati penerima penghargaan daerah tertinggal potensi entas dan daerah tertinggal entas. Kementerian Sosial merupakan salah satu penerima penghargaan “Kementerian/Lembaga Intervensi Program Terbaik,” bersama Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PSPPR UGM menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pembahasan lanjut Priority Economic Deliverables (PED) sektor Digital. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kementeriaan Kominfo mengusulkan PED sektor digital tentang ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (ASEAN Logistics) yang diusung oleh PSPPR UGM; dan Enabling Environment for Self-Driving Cars in ASEAN (Enabling Cars) yang diusung oleh Pustral UGM, yang direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2023.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Yogyakarta ini dibuka oleh Ichwan Makmur Nasution, S.SI.,M.Sc., selaku Kepala PusKI. Dalam kesempatan tersebut, PSPPR UGM diwakili oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D. sebagai ketua tim peneliti. Dalam paparannya, Doddy menyampaikan bahwa dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah terutama di perdesaan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 9 negara yang memiliki wilayah perdesaan yang nantinya akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya, Doddy juga menyampaikan mengenai rencana implementasi penelitian. Dalam tanggapannya, pihak PusKI menyampaikan mengenai kesiapan kuesioner yang diharapkan sudah dapat didistribusikan ke negara-negara ASEAN pada bulan Januari 2023, serta kesiapan regional workshop dan initial report. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disampaikan dalam KTT ASEAN 2023 yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2023 di Indonesia.

PSPPR UGM bersama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaksanakan Kegiatan Workshop Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Komplek Prioritas Pembangunan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Dieng. Workshop yang dilenggarakan di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta ini dipimpin oleh Kasubdit Perencanaan Teknik Pengembangan Kawasan Permukiman, Ibu Kusumawardhani, S.T., M.T.

Tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. yang didampingi oleh para tenaga ahli. Kegiatan ini merupakan upaya finishing desain pengembangan kompleks prioritas di Kawasan Dieng. Poin penting yang menjadi landasan penentuan desain adalah efisiensi, optimalisasi dan kemudahan implentasi desain. Selain itu juga dipertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan serta penerapan konsep green infrastructure. Kompleks Prioritas di Kawasan Dieng akan dikembangkan dengan mengedepankan kebermanfaatan bagi masyarakat serta pemeliharaan yang efisien.

PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Laporan Antara dan Konsultasi Publik kegiatan Penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Sumba Tengah, Ir. Daniel Landa. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Sofrein Umbu S. Marisi, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perwakilan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Sumba Tengah, serta para pelaku dan pemerhati pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah.

Tim PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D.. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah Dr. Eng. M. Sani Roychansyah, S.T., M.Eng. dan Antonius Eko Heri Supriyanto, S.T., M.T.. Dalam paparannya, tim PSPPR UGM menyampaikan mengenai analisis komponen pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah yang didapatkan berdasarkan hasil survei primer yang telah dilakukan sebelumnya. Tim juga telah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal gambaran sektor pariwisata di kabupaten ini, yang kemudian dianalisis berdasarkan elemen strength, weakness, opportunities, dan threats (SWOT), hingga pada rumusan strategi SWOT pengembanan sektor pariwisatanya. Selanjutnya, tim PSPPR UGM juga telah merumuskan konsep dan rencana pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Tengah.

Tim PSPPR UGM telah mempresentasikan Laporan Draf Akhir dan Focus Group Discussion (FGD) ketiga untuk Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Drs. Siprianus Jamun, dan dihadiri oleh perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara II Herman Ropa Rohi, ST., dan staf, para Perangkat Daerah, perwakilan Kecamatan Langke Rembong, para lurah di Kecamatan Langke Rembong, dan fasilitator KOTAKU. Sementara itu, tim PSPPR UGM dipimpin oleh Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D.

Herman Ropa Rohi menyampaikan bahwa perumahan dan permukiman kota akan menjadi masalah jika tidak direncanakan dengan baik saat ini. Luasan kota Ruteng sempit, semakin padat, tidak dapat menampung penduduk tahun 2045. RP3KP disusun untuk menjawab permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Sosial budaya Kota Ruteng, seperti rumah adat, kampung adat yang tidak ada di tempat lain tetap dipertahankan. Jangan sampai keterbatasan pengembangan kawasan permukiman maka budaya diabaikan.

PSPPR UGM merumuskan visi dan misi RP3KP Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai. Visi RP3KP Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai yakni, “Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Manggarai sebagai Kota Molas yang berkearifan lokal Lonto Leok, layak huni, dan berkelanjutan”. Visi tersebut diturunkan menjadi empat misi, yakni (1) Mendukung kelestarian rumah adat dan struktur jaringan lingko/lodok; (2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak; (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman yang ramah lingkungan; dan (4) Meningkatkan legalitas pertanahan. Selanjutnya, disampaikan pula bahwa pengembangan permukiman di Kecamatan Langke Rembong ke depan akan difokuskan pada kawasan lingkar luar wilayah (Wéngké/Pali Pé’ang). Kawasan lingkar dalam (Wéngké/Pali Oné) akan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan pengembangan kawasan pendukung lainnya.

PSPPR UGM mengundang BPS DIY untuk berdiskusi mengenai penyediaan data, utamanya Indeks Pembangunan Kebudayaan. Hadir dalam acara diskusi tersebut adalah Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sugeng Arianto, M.Si. sebagai narasumber.  Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D, dan dihadiri oleh tenaga ahli dan staff PSPPR UGM.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data pendahuluan dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan yang diadopsi dari UNESCO Culture for Development Indicators (CDIs).

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Pada kesempatan tersebut, BPS DIY juga menyampaikan pengalaman mengenai proses penyusunan data, mulai dari survei sampai dengan tahap penentuan angka dengan berbagai metode yang diterapkan. Perbedaan data yang kadang muncul dapat terjadi karena faktor human error saat entry data. Hal ini yang masih menjadi perhatian BPS untuk meningkatkan kualitas data. Sementara itu, dari hasil diskusi ini PSPRR UGM mendapat tambahan pengetahuan mengenai ragam data serta pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan penelitian.

Pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion II Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Dieng di Pendapa Dipayuda Adinugraha, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini salah satu dari rangkaian diskusi publik sebagai upaya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, akademisi, lembaga non pemerintah, serta tokoh masyarakat, demi terwujudnya perencanaan yang komprehensif.

Acara dibuka oleh Pj Bupati Banjarnegara, Bapak Tri Harso Widirahmanto, S.H. Setelah itu disampaikan sambutan oleh Direktur Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Ir Johanes Wahyu Kusumo Susanto. Dalam sambutannya, Bapak Johanes menyampaikan bahwa dalam penyusunannya RPIP memiliki empat prinsip, yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan; menjawab kebutuhan; terpadu dan terintegrasi; serta dapat diimplementasikan. Beliau menambahkan bahwa RPIP merupakan instrumen yang diharapkan dapat mensinergikan sumber daya pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kewenangan Ditjen Cipta Karya, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat lebih efektif, efisien, terpadu, terukur, serta mengatasi persoalan pengembangan permukiman.

Selanjutnya, dilakukan pemaparan oleh Tenaga Ahli PSPPR UGM, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D., tentang rancangan pengembangan infrastruktur lingkungan, desain kompleks prioritas, matriks tahapan pembangunan, kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur, hingga cost benefit analysis dari implementasi RPIP di Kawasan Dieng. Sesi pemaparan ini dimoderatori langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D.

Acara diakhiri dengan penyepakatan berita acara kegiatan yang berisikan konsep pengembangan, rencana pengembangan infrastruktur, pengembangan kompleks prioritas, serta rincingan kegiatan tahap I.