PSPPR UGM menerima kunjungan dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, yang diwakili oleh Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, Ir. Hanna Prastuti, M.M., yang didampingi oleh Muhammad Wahyu Akbari, S.PWK. Kunjungan tersebut diterima oleh Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D., dan tenaga ahli yang membidanginya.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka rencana kerjasama Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan. Dalam kesempatan tersebut, disebutkan bahwa terdapat dua indikator sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, yaitu indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) dan indeks rata-rata perkembangan 30 KPPK (Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian). Kedua indikator ini digunakan sebagai tolok ukur dalam rangka mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan. Selanjutnya disampaikan pula bahwa terdapat lima dimensi pembentuk kawasan perdesaan, yaitu dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, serta kelembagaan.
Kerjasama yang telah terjalin baik antara PSPPR UGM dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini direncanakan akan dilanjutkan di tahun 2023, dalam kegiatan evaluasi kawasan perdesaan. Dalam pertemuan tersebut, tim berdiskusi mengenai langkah-langkah evaluasi terhadap KPPN dan KPPK sebagai bahan masukan RPJMN Tahun 2020-2024 yang hampir habis masa berlakunya. Saat ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi masih terkendala dalam menilai serta memilih lokasi yang sudah berdaya saing dan dapat dijadikan percontohan. Hal ini juga tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), sehingga perlu untuk mereview apakah program dan kegiatan yang tertuang dalam matriks dokumen tersebut masih relevan dengan perkembangan daerah.
PSPPR UGM mengundang BPS DIY untuk berdiskusi mengenai penyediaan data, utamanya Indeks Pembangunan Kebudayaan. Hadir dalam acara diskusi tersebut adalah Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sugeng Arianto, M.Si. sebagai narasumber. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D, dan dihadiri oleh tenaga ahli dan staff PSPPR UGM.
Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data pendahuluan dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan yang diadopsi dari UNESCO Culture for Development Indicators (CDIs).
Pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion II Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Dieng di Pendapa Dipayuda Adinugraha, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini salah satu dari rangkaian diskusi publik sebagai upaya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, akademisi, lembaga non pemerintah, serta tokoh masyarakat, demi terwujudnya perencanaan yang komprehensif.
Acara dibuka oleh Pj Bupati Banjarnegara, Bapak Tri Harso Widirahmanto, S.H. Setelah itu disampaikan sambutan oleh Direktur Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Ir Johanes Wahyu Kusumo Susanto. Dalam sambutannya, Bapak Johanes menyampaikan bahwa dalam penyusunannya RPIP memiliki empat prinsip, yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan; menjawab kebutuhan; terpadu dan terintegrasi; serta dapat diimplementasikan. Beliau menambahkan bahwa RPIP merupakan instrumen yang diharapkan dapat mensinergikan sumber daya pembangunan infrastruktur permukiman sesuai kewenangan Ditjen Cipta Karya, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat lebih efektif, efisien, terpadu, terukur, serta mengatasi persoalan pengembangan permukiman.
PSPPR UGM menerima tamu dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tim Ditjen PPDT dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PPPDT Mety Susanty, S.H., M.Si, serta dihadiri oleh Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PRPP) PPDT Rafdinal, S.Sos., M.T, beserta tim advisory Direktorat PRPP PPDT dan staf Direktorat PRPP PPDT. Rombongan tim diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. yang didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP.,Ph.D., dan tenaga peneliti yang menangani PPDT di PSPPR UGM.
PSPPR UGM telah melaksanakan ekspose Laporan Akhir untuk pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027. Kegiatan yang dipimpin Bapak Aris Ariyanto, S.H., M.M. selaku Koordinator Substansi Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (BPIWP2) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi vertikal dan perwakilan dari Perangkat Daerah Pemda DIY.
Tim PSPPR UGM dipimpin oleh Dr. Suharman, M.Si., serta didampingi oleh tenaga ahli dan asisten tenaga ahli. Dalam paparannya, tenaga ahli Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D. menyampaikan isu-isu terkini terkait TPB serta rekomendasi kebijakan/strategi untuk masing-masing tujuan. Selain itu, juga dipaparkan mengenai substansi naskah akademik RAD TPB oleh tenaga ahli Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.
Dalam kesempatan tersebut juga hadir dua narasumber dari Sekretariat Nasional SDGs Indonesia Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri secara daring. Bapak Gantjang Amanullah M.A. dari Seknas SDGS mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah DIY yang sudah memulai proses penyusunan RAD TPB. Dalam analisisnya nanti diharapkan mampu mengakomodasi semua permasalahan, termasuk dari kabupaten/kota juga, dan disertai dengan rekomendasi strategi yang tajam melalui program-program yang sesuai. Sementara itu, Bapak Wahyu Firdaus Wambes dari Ditjen Bina Bangda menyampaikan bahwa Perpres 111/2022 saat ini menjadi salah satu payung bagi pelaksanaan TPB. TPB sebagai bagian dari prioritas nasional harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rombongan tim dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah, Ir, Johanis U. Tagela, M.Si. Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Umbu Magawi, S.H., beserta Kepala Bidang Kemitraan, Shanly Maliwemu, S.Pt.
Rombongan tersebut diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. yang didampingi oleh Dr. Suharman, M.Si., Amirullah Setya Hardi, Cand. Oecon., Ph.D., beserta tim tenaga ahli.
PSPPR UGM melakukan pertemuan dengan Bappelitbang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penjajakan rencana kerja sama kegiatan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Bappelitbang Kabupaten Tapin, H. Meidy Harris Prayoga, S.E., M.E.; Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bappelitbang Kabupaten Tapin, Zulfian Radmi, S.T., M.Eng., beserta staf Bappelitbang Kabupaten Tapin. Sementara itu, pihak PSPPR UGM dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., selaku Kepala PSPPR UGM, didampingi Dr. Suharman, M.Si., Ir. Sutrisno, MES., serta tenaga peneliti lainnya di PSPPR UGM.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai tindak lanjut dari pertemuan daring tanggal 24 Agustus 2022, untuk membahas rencana kerja sama yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Peluang rencana kerja sama ini diperkuat dengan MoU antara Kabupaten Jembrana dengan UGM yang saat ini masih dalam proses legal drafting.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data Pembangunan Daerah, I Gede Eka Dita Prasetya, S.Kom. beserta staf Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana.
Rombongan tim Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana tersebut diterima langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., selaku Kepala PSPPR UGM, didampingi Dr. Suharman, M.Si., dan Ir. Sutrisno, MES.
Dalam kesempatan tersebut dibahas mengenai rencana kegiatan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Jembrana 2021-2026, dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Jembrana. Selain itu, disampaikan juga beberapa isu penting mengenai pembangunan tol Gilimanuk – Mengwi yang melintasi tiga kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa, yang akan berpengaruh pada perkembangan wilayah Kabupaten Jembrana. Selain itu juga rencana pembangunan fasilitas hiburan kelas dunia yang akan dibangun di Taman Kerti Bali Semesta, yang berlokasi di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah. Rombongan tim dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., dan diterima oleh Kepala PSPPR Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. yang didampingi oleh Dr. Suharman, M.Si., Ir. Leksono Probo Subanu, M.Sc., Ph.D., dan Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D.
Kerja sama yang telah terjalin baik antara PSPPR UGM dengan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan ini direncanakan akan dilanjutkan di tahun 2023, dalam pekerjaan penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai perkiraan isu yang akan terjadi dalam 20 tahun mendatang, antara lain mengenai pengaruh Ibu Kota Negara (IKN) bagi Kabupaten Nunukan, pemekaran wilayah, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas terutama di daerah perbatasan.
Tim PSPPR UGM yang dalam kesempatan ini dipimpin Jimly Al Faraby ST., M.Sc., Ph.D didampingi tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, telah melakukan presentasi Laporan Antara dan Focus Group Discussion (FGD) kedua untuk Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Drs. Siprianus Jamun, dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai, Lurah di lingkup Kecamatan Langke Rembong, dan tokoh masyarakat.