PSPPR UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Banten, Iswandi Saptaji, S.P., M.Si.. Turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Banten, Iwan Budiawan Arifin, S.Kom., M.Si., bersama Kepala Sub Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten, Deden Hudaedin, SE, beserta Kasubid dan staf pelaksana lainnya.
Rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., didampingi Dr. Suharman, M.Si., selaku Sekretaris PSPPR UGM, dan didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, M.Sc., Ph.D., Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidanginya.
PSPPR UGM kembali menerima kunjungan dari Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk melakukan koordinasi awal terkait penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025. Rombongan tim Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah, Yoseph, S.T., M.T., dan Perencana Ahli Muda, Rudiansyah, S.ST.. Tim diterima oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si., dan didampingi oleh Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidanginya.
Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., sebagai advisory board member PSPPR UGM diundang sebagai narasumber dalam diskusi panel untuk memperingati Hari Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bondowoso pada 17 November 2022 yang lalu. Leksono Probo Subanu memaparkan tema “Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024”. Hasil sementara Evaluasi Paruh Waktu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa 90% daerah tertinggal menyetujui status sebagai daerah tertinggal (DT), namun 40% lebih merasa optimis akan dapat dientaskan pada tahun 2024. 73% daerah tertinggal entas (DTE) menyetujui status sebagai DTE, namun hanya 13% yang merasa tidak menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan, 77% sisanya merasakan ada kesulitan dan 9% masih menghadapi kesulitan besar.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang. Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda dan Litbangda, Agus Widodo, S.ST., M.IP.. Turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda dan Litbangda, Endang Rahayu, S.E., M.M., beserta para Perencana Ahli Madya dan Ahli Muda.
Rombongan tersebut diterima oleh Dr. Suharman, M.Si. selaku Sekretaris PSPPR UGM, dan didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, M.Sc., Ph.D., Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidanginya.
Kerja sama yang telah terjalin baik antara PSPPR UGM dengan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang ini direncanakan akan dilanjutkan kembali di tahun 2023, dalam pekerjaan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
PSPPR UGM menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pembahasan lanjut Priority Economic Deliverables (PED) sektor Digital. Pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Kementeriaan Kominfo mengusulkan PED sektor digital tentang ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (ASEAN Logistics) yang diusung oleh PSPPR UGM; dan Enabling Environment for Self-Driving Cars in ASEAN (Enabling Cars) yang diusung oleh Pustral UGM, yang direncanakan untuk diimplementasikan pada tahun 2023.
PSPPR UGM bersama dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaksanakan Kegiatan Workshop Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Komplek Prioritas Pembangunan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Dieng. Workshop yang dilenggarakan di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta ini dipimpin oleh Kasubdit Perencanaan Teknik Pengembangan Kawasan Permukiman, Ibu Kusumawardhani, S.T., M.T.
PSPPR UGM telah melaksanakan Ekspose Laporan Antara dan Konsultasi Publik kegiatan Penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Sumba Tengah, Ir. Daniel Landa. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Drs. Sofrein Umbu S. Marisi, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perwakilan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Sumba Tengah, serta para pelaku dan pemerhati pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah.
Tim PSPPR UGM telah mempresentasikan Laporan Draf Akhir dan Focus Group Discussion (FGD) ketiga untuk Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kawasan Perkotaan Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Drs. Siprianus Jamun, dan dihadiri oleh perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara II Herman Ropa Rohi, ST., dan staf, para Perangkat Daerah, perwakilan Kecamatan Langke Rembong, para lurah di Kecamatan Langke Rembong, dan fasilitator KOTAKU. Sementara itu, tim PSPPR UGM dipimpin oleh Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tim Bappeda yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Bapak H. Muhammad Ikhwan Lubis, S.T, M.T. ini diterima oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si dan tenaga peneliti PSPPR. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membuka peluang kerjasama dengan UGM, serta memperdalam pemahaman mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Dalam acara tersebut hadir tenaga ahli Ir. Sutrisno, MES., yang menjadi narasumber untuk memaparkan mengenai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Proses penyusunan RPJPD dan RPJMD terutama didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Selain itu, juga dipaparkan mengenai bagaimana mengidentifikasi potensi dan masalah serta menganalisis hubungan penyebab-akibat dari masalah utama. Dari diskusi yang berlangsung, dapat dianalisis beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain kemiskinan serta belum optimalnya pelayanan infrastruktur.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, yang diwakili oleh Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, Ir. Hanna Prastuti, M.M., yang didampingi oleh Muhammad Wahyu Akbari, S.PWK. Kunjungan tersebut diterima oleh Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D., dan tenaga ahli yang membidanginya.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka rencana kerjasama Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan. Dalam kesempatan tersebut, disebutkan bahwa terdapat dua indikator sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, yaitu indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) dan indeks rata-rata perkembangan 30 KPPK (Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian). Kedua indikator ini digunakan sebagai tolok ukur dalam rangka mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan. Selanjutnya disampaikan pula bahwa terdapat lima dimensi pembentuk kawasan perdesaan, yaitu dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, serta kelembagaan.
Kerjasama yang telah terjalin baik antara PSPPR UGM dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini direncanakan akan dilanjutkan di tahun 2023, dalam kegiatan evaluasi kawasan perdesaan. Dalam pertemuan tersebut, tim berdiskusi mengenai langkah-langkah evaluasi terhadap KPPN dan KPPK sebagai bahan masukan RPJMN Tahun 2020-2024 yang hampir habis masa berlakunya. Saat ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi masih terkendala dalam menilai serta memilih lokasi yang sudah berdaya saing dan dapat dijadikan percontohan. Hal ini juga tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), sehingga perlu untuk mereview apakah program dan kegiatan yang tertuang dalam matriks dokumen tersebut masih relevan dengan perkembangan daerah.