PSPPR UGM dan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengadakan diskusi persiapan Reviu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT). Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Penyerasian Rencana Program Ditjen PPDT, Rafdinal, S.Sos., M.T.; Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen PPDT, Ir. Sofyan Hanafi, M.Si.; Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Ditjen Transmigrasi, Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T.. Rombongan diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., Hengki Purwoto, S.E., M.A., beserta staf peneliti PSPPR UGM.
Kerjasama
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda, I Made Sudantra, S.E., M.Si.. Turut serta dalam rombongan adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data Pembangunan Daerah, I Gede Eka Dita Prasetya, S.Kom., M.E., Kepala Bidang Litbang, I Putu Eka Arta, S.T., M.Si., serta Fungsional Analis Kebijakan Muda, Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd..
Kunjungan ini diterima oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP, Ph.D., serta Ir. Sutrisno, MES.. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya mengenai rencana kerjasama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Bappeda Kepulauan Yapen Provinsi Papua yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda, Rony Theo Ayorbaba, AP., M.Si.. Kunjungan ini diterima oleh Kepala PSPPR UGM Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D., serta Ir. Sutrisno, MES.. Kunjungan yang dilakukan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Bappeda Kepulauan Yapen sendiri telah menjalin kerjasama cukup lama dengan PSPPR UGM. Pada tahun 2023 kembali direncanakan untuk melakukan kerjasama kaitannya dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah. Pemberdayaan orang asli Papua merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah Kepulauan Yapen.
PSPPR menerima kunjungan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Daya Saing, Ali Mukthar, S.E.. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi oleh Dr. Suharman, M.Si, beserta Amirullah Setya Hardi, Cand.Oecon., Ph.D..
Dalam kesempatan tersebut, BP KPBPB Batam menyampaikan terkait PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dimana Badan Pengusahaan berwenang menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi, kendaraan bermotor, dan barang kena cukai. Oleh karena itu, BP Batam perlu melakukan perhitungan jumlah dan jenis (kuota) pemasukan barang konsumsi asal LDP ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang akurat dan kredibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Formulasi penetapan jumlah dan jenis barang yang saat ini digunakan perlu diperbarui dengan menambahkan beberapa variabel sesuai dengan amanat PP Nomor 41 tahun 2021. Dengan demikian, perlu adanya rumusan metode formulasi baru untuk memperhitungkan kebutuhan barang konsumsi, kendaraan bermotor, dan barang kena cukai. Amirullah menyampaikan bahwa formulasi perhitungan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing barang. Oleh karena itu, variabel yang digunakan nantinya dapat berbeda antar kelompok barang.
PSPPR UGM memfasilitasi Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Puspadu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk persiapan finalisasi Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Pembangunan Transmigrasi 2025-2029 melalui Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi. FGD dan konsultasi tersebut mengundang narasumber Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D. sekaligus Kepala PSPPR UGM, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D, Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D., dan Prof. Dr. Suratman,. M.Sc.
Pada Selasa 13 Desember 2022, PSPPR UGM menerima kunjungan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Elisabeth Dinaulik, S.T., M.T., dan diterima langsung oleh Prof. Ir. B. Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., dan didampingi oleh Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D., beserta Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.S.c., Ph.D.
Kunjungan tersebut dalam rangka penawaran kerjasama penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Merauke. Maksud dari penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Merauke agar tersusun pedoman operasional dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman bagi pemerintah daerah. Pedoman ini akan digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Banten, Iswandi Saptaji, S.P., M.Si.. Turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Banten, Iwan Budiawan Arifin, S.Kom., M.Si., bersama Kepala Sub Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten, Deden Hudaedin, SE, beserta Kasubid dan staf pelaksana lainnya.
Rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala PSPPR UGM, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., didampingi Dr. Suharman, M.Si., selaku Sekretaris PSPPR UGM, dan didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, M.Sc., Ph.D., Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidanginya.
PSPPR UGM kembali menerima kunjungan dari Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk melakukan koordinasi awal terkait penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025. Rombongan tim Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah, Yoseph, S.T., M.T., dan Perencana Ahli Muda, Rudiansyah, S.ST.. Tim diterima oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si., dan didampingi oleh Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidanginya.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang. Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda dan Litbangda, Agus Widodo, S.ST., M.IP.. Turut serta dalam rombongan tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda dan Litbangda, Endang Rahayu, S.E., M.M., beserta para Perencana Ahli Madya dan Ahli Muda.
Rombongan tersebut diterima oleh Dr. Suharman, M.Si. selaku Sekretaris PSPPR UGM, dan didampingi oleh Ir. Leksono Probo Subanu, M.Sc., Ph.D., Ir. Sutrisno, MES., dan tenaga ahli yang membidanginya.
Kerja sama yang telah terjalin baik antara PSPPR UGM dengan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang ini direncanakan akan dilanjutkan kembali di tahun 2023, dalam pekerjaan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
PSPPR UGM menerima kunjungan dari Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tim Bappeda yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Bapak H. Muhammad Ikhwan Lubis, S.T, M.T. ini diterima oleh Sekretaris PSPPR UGM, Dr. Suharman, M.Si dan tenaga peneliti PSPPR. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membuka peluang kerjasama dengan UGM, serta memperdalam pemahaman mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Dalam acara tersebut hadir tenaga ahli Ir. Sutrisno, MES., yang menjadi narasumber untuk memaparkan mengenai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Proses penyusunan RPJPD dan RPJMD terutama didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Selain itu, juga dipaparkan mengenai bagaimana mengidentifikasi potensi dan masalah serta menganalisis hubungan penyebab-akibat dari masalah utama. Dari diskusi yang berlangsung, dapat dianalisis beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain kemiskinan serta belum optimalnya pelayanan infrastruktur.